16 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Dijadikan Kawasan Industri Nganjuk

oleh
16 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk Dijadikan Kawasan Industri Nganjuk

Memokediri.com

Kawasan Industri Nganjuk (KING) bakal merubah wajah Nganjuk, dari daerah agraris menjadi kawasan industri. Rencananya, ada 16 kecamatab di Kabupaten Nganjuk, ditetapkan sebagai kawasan industri. Dengan begitu, di 16 kecamatan tersebut, akan diperbolehkan untuk beroperasi perusahaan perusahaan.

Pabrik di Kabupaten Nganjuk akan semakin banyak. Jumlahnya bisa puluhan hingga ratusan selama 20 tahun ke depan. Karena berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2021-2041, 16 kecamatan akan menjadi Kawasan Industri Nganjuk (KING).

Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Kertosono, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, Wilangan, Pace, Loceret, Berbek, Rejoso, Gondang, Lengkong Jatikalen, Patianrowo,  Ngronggot, Tanjunganom, dan Prambon. Itu artinya, Kabupaten Nganjuk hanya menyisakan empat kecamatan yang tidak masuk kawasan industri. Yaitu Kecamatan Baron, Ngluyu, Sawahan, dan Ngetos.

Untuk 16 kecamatan yang masuk KING, Pemkab Nganjuk menyediakan lahan seluas 1.928 hektare. “Raperda RTRW Kabupaten Nganjuk 2021-2041 ini masih dibahas di DPRD Kabupaten Nganjuk,” ujar Plt Bupati Marhaen Djumadi.

Dijelaskan Marhaen, dirinya sangat terbuka dengan investor untuk membuka usaha di Kota Angin. Pemkab Nganjuk tidak akan mempersulit perizinan. Asalkan sesuai dengan peraturan. Karena itu, Raperda RTRW 2021-2041 akan menjadi patokan untuk pemkab dalam memberikan izin kepada investor. “Jangan sampai menyalahi aturan,” ingatnya.

Selain harus sesuai peraturan, Marhaen juga mewajibkan investor yang mau mendirikan pabrik  memberi kontribusi untuk masyarakat. Perusahaan harus memprioritaskan tenaga kerja asli Kabupaten Nganjuk untuk bekerja di sana.

Karena tujuan pendirian KING itu untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Nganjuk. Apalagi, data di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk pada 2020, pengangguran di Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan dibandingkan 2019. Pada 2020, pengangguran sebanyak 26.523 orang.

Padahal di tahun sebelumnya pengangguran hanya 17.681 orang. Akibatnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,8 persen pada 2020. Sedangkan pada 2019 TPT hanya 3,22 persen.

Selain angka pengangguran, penduduk miskin di Nganjuk pada 2020 juga lebih besar dibandingkan 2019. Penduduk miskin tahun lalu menembus 122.730 jiwa. Sedangkan di 2019, penduduk miskin hanya 118.510 jiwa. “KING itu harus untuk masyarakat Nganjuk,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono mengatakan DPRD akan membahas Raperda RTRW 2021-2041 dengan intensif. Karena penataan wilayah tidak bisa seenaknya. Semua harus dipikirkan dengan matang. Keuntungan dan kerugian harus benar-benar dipertimbangkan. “Ini menyangkut nasib Nganjuk 20 tahun ke depan,” tandasnya.

Tatit mengatakan, DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) tentang Raperda RTRW 2021-2041. Pansus ini bisa fokus bekerja karena tidak ada kunjungan ke luar daerah selama pandemi Covid-19. “Nanti akan kami bahas keuntungan dan kekurangan dari penentuan wilayah hijau dan kawasan industri,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.