Ratusan Aset Belum Bersertifikat

oleh
Ratusan Aset Belum Bersertifikat

Kediri, Memo-

Sebanyak 124 aset dari total keseluruhan aset yang dimiliki Pemerintah Kota Kediri sejumlah 1.721 diketahui belum bersertifikat. Hal ini menimbulkan kerawanan karena bisa lepas sewaktu-waktu dari tangan Pemkot Kediri. Komisi A DPRD Kota Kediri yang melakukan rapat dengan instansi terkait mengenai aset-aset di Kota Kediri pada Rabu (7/1) meminta Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Kota Kediri untuk segera mengurus sertifikat terkait aset-aset tersebut. Komisi A juga memberikan target agar tahun ini seluruh aset milik pemkot harus sudah bersertifikat.

Ditemui di ruangannya, Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri, Ayub Hidayatulloh menyatakan dari pemaparan rapat menyebutkan masih banyak aset milik Pemkot yang belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu, Ayub meminta kepada Pemkot agar 2015, seluruh aset milik Pemkot harus sudah memiliki sertifikat 100 persen.

Jumlah aset milik Pemkot tersebut menurut Ayub meliputi beberapa obyek. Diantaranya, eks tanah kas desa dan juga bangunan yang berdiri di atasnya misalnya ruko. Komisi A meminta agar emkot lebih memperhatikan kejelasan aset miliknya. “Kami ingin agar proses sertifikasi eks tanah bengkok termasuk bangunan ruko yang ada di atasnya harus selesai 2015. Kami berharap agar benar-benar diperhatikan oleh pihak pemkot,” ujarnya.

Sementara itu, dalam rapat tersebut Komisi A juga mempertanyakan status Ruko Brawijaya. Namun dewan belum mendapat keterangan yang memuaskan. Nantinya pihak dewan akan langsung menanyakan hal tersebut kepada pihak BPR Kota Kediri yang diketahui sebagai pengelola.

Ayub menegaskan hingga saat ini data terkait Ruko Brawijaya sendiri masih dibawa oleh pihak BPR Kota Kediri. Ketidak jelasan siapa yang membangun ruko tersebut, serta bukti-bukti perjanjian juga masih belum ada. Oleh karena itu pihak Komisi A ingin langsung menanyakan kepada pihak BPR terkait kronoligis kejelasan pembangunan serta pengelolaan Ruko Brawijaya.

Usai menggear rapat, sekitar pukul 13.00 WIB, anggota Komisi A DPRD Kota Kediri kemudian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor pengelolaan aset Kota Kediri di Jl PK Bangsa. Ayub mengatakan,tujuan dari sidak tersebut adalah untuk memantapkan pandangan dari anggota dewan dalam hal pengawasan aset milik pemkot. “Saya kira sidak itu akan lebih efektif dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggota dewan terkait pengawasan aset,” imbuhnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *